Ancaman alih fungsi sekitar 110 hektare mangrove di Pusungkapal, Seruway, Aceh Tamiang mengingatkan kita pada pentingnya menjaga benteng alami pesisir. Kawasan ini juga menyimpan jejak sejarah Tamiang, termasuk kisah Kerajaan Muda Sedia dan jalur perairan masa lalu.

Aceh Tamiang – Mangrove Aceh Tamiang bukan sekadar kumpulan pepohonan yang tumbuh di antara daratan dan laut. Ekosistem ini menjadi pelindung alami kawasan pesisir, tempat hidup berbagai jenis biota, sekaligus bagian dari ruang kehidupan masyarakat yang telah berlangsung lintas generasi.
Namun, keberadaan benteng alami itu kini menghadapi ancaman. Di Kampung Pusungkapal, Kecamatan Seruway, sekitar 110 hektare kawasan mangrove dilaporkan mengalami pembukaan dan diduga dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Persoalan ini bukan hanya menyangkut perubahan tutupan lahan, tetapi juga menyangkut masa depan lingkungan pesisir Aceh Tamiang.
Di balik persoalan tersebut, ada satu hal yang menarik untuk direnungkan: kawasan pesisir Tamiang yang hari ini kita kenal sebagai bentang alam mangrove ternyata juga menyimpan jejak sejarah panjang. Wilayah ini pernah menjadi bagian dari perjalanan sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Muda Sedia.
Mangrove, Benteng Alami Pesisir
Mangrove memiliki kemampuan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Akar-akarnya membantu menahan sedimen, mengurangi dampak abrasi, serta meredam energi gelombang yang mencapai daratan.
Ekosistem ini juga menjadi tempat berkembang biak dan mencari makan bagi berbagai jenis ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya. Bagi masyarakat pesisir, keberadaan mangrove berkaitan langsung dengan sumber penghidupan dan keberlanjutan hasil perikanan.
Perannya bahkan melampaui batas kawasan pesisir. Mangrove mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar sehingga turut berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim.
Karena itu, ketika kawasan mangrove dibuka dan vegetasinya hilang, kerugiannya tidak berhenti pada hilangnya pepohonan. Fungsi perlindungan pantai, habitat biota, penyimpanan karbon, dan jasa lingkungan lainnya ikut terancam.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam laporan kinerjanya pernah menjelaskan bahwa mangrove merupakan fitur alami yang mampu meredam abrasi laut dan mengurangi dampak gelombang tsunami. Mangrove juga memiliki kemampuan menyimpan dan menyerap karbon jauh lebih besar dibandingkan hutan tropis daratan.
Dengan fungsi sebesar itu, mangrove semestinya dipandang sebagai aset ekologis yang harus dijaga, bukan sekadar lahan yang dapat dialihkan untuk kepentingan ekonomi jangka pendek.
Ancaman Alih Fungsi Mangrove Aceh Tamiang di Pusungkapal
Persoalan tersebut bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar. Pada September 2026, pemberitaan mengenai pembukaan kawasan mangrove di Pusungkapal kembali mencuat.
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Aceh, Aang Kunaifi, sebagaimana diberitakan Bithe.co pada 24 September 2026, menyebut luas kawasan yang diduga mengalami pembukaan telah mencapai sekitar 110 hektare. Sebelumnya, luas yang teridentifikasi diperkirakan sekitar 60 hektare.
Dalam peninjauan lapangan, petugas dilaporkan menemukan satu unit alat berat jenis ekskavator serta ratusan bibit kelapa sawit. Sebagian bibit disebut telah ditanam, sementara lainnya masih disiapkan untuk penanaman.
KPH juga dilaporkan telah berkoordinasi dengan Polres Aceh Tamiang terkait persoalan tersebut.
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, turut menyampaikan penolakan terhadap alih fungsi kawasan mangrove itu. Ia meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti persoalan tersebut dan mendorong pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
Peristiwa ini perlu mendapat perhatian serius. Apalagi, persoalan perubahan fungsi hutan produksi di kawasan Pusungkapal bukan pertama kali menjadi sorotan. Pada 2021 dan 2022, sejumlah pemberitaan juga mengangkat temuan dugaan perubahan fungsi hutan produksi menjadi perkebunan sawit di kawasan tersebut.
Artinya, persoalan mangrove di pesisir Seruway membutuhkan penanganan yang tidak berhenti pada penertiban sesaat. Diperlukan pemeriksaan status kawasan, penelusuran pihak-pihak yang bertanggung jawab, pengawasan berkelanjutan, serta rencana pemulihan ekosistem yang terukur.
Muda Sedia dan Jejak Pertahanan Tamiang
Jika kita menengok sejarah, kawasan Tamiang memiliki perjalanan panjang yang menarik untuk ditelusuri.
Nama Tamiang tercatat dalam sejumlah sumber sejarah dengan penyebutan yang berbeda. Dalam Kitab Negarakertagama, wilayah ini dikenal dengan nama Tumihang. Catatan sejarah lainnya juga menyebut keberadaan Tamiang dalam sumber-sumber Tiongkok.
Wilayah ini kemudian dikenal dengan sebutan Bumi Muda Sedia, yang dikaitkan dengan nama seorang raja bernama Muda Sedia. Dalam sejumlah sumber lokal, masa pemerintahannya disebut berlangsung sekitar 1330–1336.
Nama Muda Sedia juga melekat dalam ingatan masyarakat Tamiang melalui kisah tentang konflik kerajaan tersebut dengan kekuatan Majapahit.
Kisah serangan armada Majapahit ke Tamiang menjadi bagian dari tradisi sejarah dan cerita lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam beberapa penuturan, perlawanan terhadap armada dari Jawa itu berlangsung melalui jalur perairan dan melibatkan strategi pertahanan yang memanfaatkan kondisi geografis wilayah.
Kisah tersebut menarik karena Tamiang merupakan kawasan yang memiliki karakter geografis khas: sungai, muara, rawa, dataran rendah, dan wilayah pesisir yang dipengaruhi pasang surut air laut.
Dalam konteks sejarah, kondisi alam seperti itu tentu menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dan kerajaan pada masa lalu. Sungai menjadi jalur transportasi, muara menjadi pintu masuk dari laut, sedangkan kawasan rawa dan vegetasi pesisir membentuk karakter medan yang harus dihadapi siapa pun yang melintasinya.
Namun, perlu dibedakan antara catatan sejarah, tradisi lisan, dan interpretasi masa kini. Belum ada bukti yang cukup untuk memastikan bahwa Kerajaan Muda Sedia secara khusus menjadikan hutan mangrove sebagai benteng militer dalam menghadapi serangan Majapahit.
Meski demikian, hubungan antara bentang alam pesisir dan strategi pertahanan masa lalu merupakan ruang kajian sejarah yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh.
Sungai Kurok Dalam dan Ingatan tentang Jalur Perairan
Salah satu jejak yang patut mendapat perhatian adalah kisah mengenai Sungai Kurok Dalam.
Dalam buku Tarich Aceh dan Kesultanan Nusantara, H.M. Zainuddin menguraikan sebuah kisah tentang pergerakan armada Majapahit menuju kawasan Tamiang melalui jalur perairan. Dalam narasi tersebut disebutkan adanya penggalian alur air yang menghubungkan kawasan muara dengan Sungai Tamiang.
Buku itu juga menyebut nama Sungai Kurok Dalam yang dikaitkan dengan kawasan Seruway.
Keterangan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dengan membandingkannya dengan peta sungai, kondisi geografis, nama-nama kampung, serta pengetahuan masyarakat setempat.
Di kawasan Seruway sendiri terdapat nama Sungai Kuruk III. Namun, kesamaan nama antara Kurok dan Kuruk belum cukup untuk memastikan bahwa keduanya merujuk pada aliran sungai atau lokasi yang sama. Diperlukan penelusuran geografis dan sejarah lokal untuk memastikan hubungan tersebut.
Jika jalur-jalur perairan itu dapat ditelusuri dengan lebih baik, kita mungkin akan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara sungai, muara, permukiman, dan aktivitas masyarakat Tamiang pada masa lalu.
Di sinilah sejarah dan lingkungan bertemu. Bentang alam yang dahulu menjadi ruang kehidupan dan pergerakan manusia kini juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.
Jangan Sampai Benteng Alam Itu Hilang
Kisah Muda Sedia mengingatkan kita bahwa sejarah sebuah daerah tidak hanya tersimpan dalam nama raja, catatan kerajaan, atau cerita peperangan. Sejarah juga berkaitan dengan ruang geografis tempat kehidupan masyarakat berlangsung.
Sungai, rawa, muara, hutan, dan pesisir merupakan bagian dari lanskap yang membentuk perjalanan sebuah peradaban.
Hari ini, ketika sebagian kawasan mangrove Pusungkapal dilaporkan mengalami pembukaan, kita perlu melihat persoalan itu lebih luas daripada sekadar perdebatan mengenai penggunaan lahan.
Jika mangrove rusak, masyarakat pesisir berpotensi kehilangan salah satu pelindung alaminya. Habitat berbagai biota dapat terganggu. Sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada hasil perairan juga dapat terpengaruh.
Karena itu, pemerintah daerah, instansi kehutanan, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait perlu memastikan bahwa kawasan mangrove dikelola sesuai status dan fungsi hukumnya.
Pemeriksaan terhadap dugaan alih fungsi harus dilakukan secara transparan. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum perlu berjalan. Sementara kawasan yang telah rusak harus dipulihkan berdasarkan kajian ekologis, bukan sekadar ditanami kembali tanpa memperhatikan kondisi lingkungan.
Perlindungan mangrove juga tidak cukup dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat perlu dilibatkan karena merekalah yang hidup paling dekat dengan ekosistem tersebut dan merasakan langsung dampak kerusakannya.
Mungkin kita tidak akan pernah mengetahui secara pasti bagaimana setiap jengkal kawasan pesisir Tamiang dimanfaatkan oleh masyarakat dan kerajaan pada masa Muda Sedia. Namun, kita masih memiliki kesempatan untuk menjaga bentang alam yang diwariskan kepada generasi sekarang.
Jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal mangrove Tamiang melalui foto, peta, atau cerita tentang hutan yang pernah tumbuh di pesisir mereka.
Sebab, jika sejarah mengajarkan bagaimana manusia bertahan hidup dengan memanfaatkan ruang alam di sekitarnya, maka masa kini mengajarkan tanggung jawab yang sama: menjaga alam agar kehidupan tetap berlangsung.
Merawat mangrove berarti menjaga pesisir. Menjaga pesisir berarti menjaga ruang hidup masyarakat dan warisan alam Tamiang.
Catatan tentang Novel Sejarah
Kisah Kerajaan Muda Sedia, hubungan Tamiang dengan Majapahit, serta bentang alam sungai dan pesisir juga menjadi bagian dari latar pengembangan novel sejarah Laksamana Raja di Laut.
Novel tersebut merupakan karya fiksi sejarah yang mengembangkan imajinasi cerita melalui tokoh, konflik, dan peristiwa dengan mengambil inspirasi dari sejarah serta tradisi lisan Tamiang.
Fiksi memberi ruang bagi imajinasi untuk menghidupkan kembali dunia masa lalu. Sementara itu, penelusuran sejarah tetap membutuhkan sumber, penelitian, dan kehati-hatian dalam membedakan fakta dengan cerita.
Melalui tulisan pengetahuan dan karya sastra, sejarah Tamiang diharapkan tidak hanya menjadi ingatan masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran masyarakat untuk menjaga warisan alam dan budayanya.
Referensi dan Bacaan
Sejarah Tamiang
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2022, bagian Sejarah.
- Muhammad Sofyan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, tulisan mengenai asal-usul nama Tamiang dan Kerajaan Muda Sedia.
- H.M. Zainuddin, Tarich Aceh dan Kesultanan Nusantara, bagian kisah jalur perairan dan Sungai Kurok Dalam.
- Kajian akademik, Reproducing the Majapahit Story in Aceh: Collective Memory and Local Narratives of Patih Gajah Mada (2026).
Lingkungan dan kondisi Pusungkapal
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laporan Kinerja 2022, bagian penanaman dan fungsi ekologis mangrove.
6. Bithe.co, 24 September 2026, “Hutan Mangrove di Aceh Tamiang Dialihfungsi Jadi Sawit, Luasnya Capai 110 Hektare.”
7. AcehGround, 30 September 2026, pemberitaan mengenai desakan Bupati Aceh Tamiang agar dugaan perambahan hutan mangrove Pusungkapal ditindak.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
Redaksi


